INSPEKTORAT

Alur Kegiatan untuk Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

  • Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 TAHUN 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2010 tanggal 14 Juli 2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor.
  • Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-12/K/JF/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor.
  • Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-503/K/JF/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor.

 

Apa yang dimaksud dengan Angka Kredit?

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
Penilaian prestasi dan kinerja Auditor antara lain dilakukan dengan mekanisme pemberian angka kredit dengan memperhitungkan setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan penugasan yang dilaksanakan. Masing-masing kegiatan penugasan dinilai dengan satuan angka kredit sesuai dengan kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatan Auditor.

 

Kegiatan apa saja yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit?

Kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut:

I. Pendidikan Sekolah

II. Angka Kredit Penjenjangan

A. Unsur Utama

1. Pendidikan:

  1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional di Bidang Pengawasan yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat
  2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

2. Pengawasan

3. Pengembangan Profesi

 

B. Unsur Penunjang

Dokumen apa saja yang diperlukan dalam PPAK?

Dokumen yang diperlukan dalam PPAK terdiri dari:

  1. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
  2. Laporan Angka Kredit (LAK)
  3. Penetapan Angka Kredit (PAK) periode sebelumnya
  4. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK)
  5. Dokumen pendukung SPMK

Dokumen yang diperlukan dalam penilaian angka kredit kegiatan di bidang pengawasan, adalah sebagai berikut:

Pendidikan Sekolah

Memperoleh gelar/ijazah pendidikan sekolah:

  • Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar;
  • Fotokopi surat ijin mengikuti pendidikan sekolah di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar;
  • Fotokopi ijazah/gelar yang telah diakui secara kedinasan; dan
  • Fotokopi Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang persamaan ijazah, untuk ijazah/gelar yang diperoleh dari luar negeri.

 

Sub Unsur Pendidikan dan Pelatihan
> Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pengawasan serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:

  • Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Auditor;
  • Fotokopi Surat Tugas; dan
  • Fotokopi Surat Tanda Mengikuti Diklat (Sertifikat Mengikuti Diklat).

> Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan:

  • Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan; dan
  • Fotokopi Surat Tanda Lulus Diklat Pra Jabatan (Sertifikat Lulus Diklat).

 Sub Unsur Pengawasan

  • Melaksanakan kegiatan pengawasan:
  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan/Pengorganisasian dan Pengendalian/Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan;
  • Fotokopi Surat Penugasan;
  • Fotokopi Anggaran Waktu Pengawasan;
  • Fotokopi Kartu Penugasan Kegiatan Pengawasan;
  • Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan;
  • Surat keterangan pimpinan Unit APIP minimal setingkat Eselon II tentang penggunaan jam lembur, apabila menggunakan jam lembur; dan
  • Dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan pengawasan.

Melaksanakan kegiatan mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Auditor Ahli:

  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan/Pengorganisasian dan Pengendalian/Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan;
  • Fotokopi Surat Penugasan; dan
  • Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dihadapan penyidik dan/atau Laporan Pelaksanaan Sidang di pengadilan yang diketahui oleh sekurang-kurangnya Pejabat Eselon III yang membawahkan penugasannya.

Sub Unsur Pengembangan Profesi

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan:

  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor;
  • Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009; dan
  • Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah dari penyusun karya tulis/karya ilmiah.

Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan:

  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor;
  • Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009; dan
  • Surat Keterangan dari penerbit untuk kegiatan menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk buku.

Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan:

  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor.
  • Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009.
  • Resume hasil studi banding.
  • Fotokopi bahan/naskah untuk kegiatan menjadi narasumber konferensi/konggres, workshop dan pelatihan di kantor sendiri.
  • Fotokopi notulen untuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Notulen PKS dibuat oleh Moderator.
  • Fotokopi daftar hadir PKS.
  • Apabila dalam unit APIP telah dibentuk Satgas PKS, dokumen yang dilampirkan pada SPMK dapat berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKS yang ditandatangani Ketua Satgas PKS dan diketahui oleh pimpinan unit APIP. Surat Penugasan, daftar hadir, dan notulen PKS diadministrasikan oleh Satgas PKS dan tidak perlu dilampirkan.
  • Fotokopi sertifikat mengikuti diklat.
  • Fotokopi sertifikat gelar profesi.

Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik dan Organisasi Profesi Pengawasan:

  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor.
  • Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009.
  • Fotokopi rancangan/draft/final Standar Profesi dan Kode Etik Auditor.
  • Fotokopi laporan hasil kegiatan penyuluhan/sosialisasi.
  • SK Kepengurusan dan fotokopi daftar hadir rapat

Melaksanakan kegiatan penunjang tugas pengawasan:

  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Auditor.
  • Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Penunjang Pengawasan pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009.
  • Fotokopi sertifikat seminar/lokakarya, piagam penghargaan atau tanda jasa, sertifikat mengikuti diklat dan sertifikat gelar kehormatan.
  • Fotokopi laporan hasil penilaian angka kredit untuk kegiatan menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit.
  • Fotokopi piagam penghargaan atau tanda jasa.
  • Laporan mengajar/melatih.
  • Fotokopi sertifikat mengikuti diklat.
  • Fotokopi sertifikat gelar kehormatan.

 Waktu Pelaksanaan PPAK

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap auditor diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan, dan menyusun laporan angka kredit. Setiap auditor mengusulkan secara hirarkhi DUPAK setiap semester.

Penilaian dan penetapan angka kredit Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Periode penilaian angka kredit pada umumnya (reguler) adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Untuk kepentingan kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, atau mutasi dari unit APIP lain, periode penilaian dapat lebih atau kurang dari periode umum (reguler)

ppak

- Fotokopi surat tugas atau dokumen penugasan lainnya,
- Fotokopi dokumen hasil kegiatan di bidang pengawasan, dan
- Fotokopi bukti fisik lainnya yang diperlukan.

-



Kalender Kegiatan

JAN
26
Bimtek Barang Jasa

Lokasi : Wisma Hijau-Cimanggis, Depok
OCT
03
Bimtek Reviu RKA

Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Bogor
SEPT
28
Workshop Implementasi SIM-HP

Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Bogor
SEPT
01
Integrity Assesment oleh KPK

Lokasi : Ruang Rapat Inspektur
SEPT
01
Monitoring Kapabilitas APIP Oleh BPKP

Yth. Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten…
Lokasi : Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat

Materi Bimtek Barang/Jasa
Surat Edaran dan Formulir LHKASN
Materi Reviu RKA
Cuti Pegawai
2017 © INSPEKTORAT