INSPEKTORAT

Kegiatan Pengawasan INSPEKTORAT Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja INSPEKTORAT dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Tugas Pokok INSPEKTORAT Kabupaten Bogor adalah membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah serta pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Bogor yaitu Perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu kepada Rencana Strategis dan Rencana Kerja INSPEKTORAT, telah ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kerja sebagai berikut:

Visi INSPEKTORAT Kabupaten Bogor

Visi INSPEKTORAT Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana strategi tahun 2013-2018 adalah “INSPEKTORAT yang Profesional dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia”.

Misi INSPEKTORAT Kabupaten Bogor

  • Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  • Meningkatkan peran INSPEKTORAT sebagai Counseling Partner dan Quality Assurance Organisasi Perangkat Daerah; dan
  • Mewujudkan aparat INSPEKTORAT yang profesional.

Tujuan INSPEKTORAT Kabupaten Bogor

  • Meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
  • Meningkatkan fungsi pembinaan dan penjaminan mutu oleh INSPEKTORAT;
  • Meningkatkan kompetensi aparat dan ketatalaksanaan INSPEKTORAT.

Sasaran INSPEKTORAT Kabupaten Bogor

  • Meningkatnya kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
  • Meningkatnya fungsi dan peran INSPEKTORAT dalam mewujudkan Good Goverment.

 

Kebijakan

Kebijakan INSPEKTORAT Kabupaten Bogor meliputi:(i) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD), (ii) Peningkatan profesionalitas aparatur.

 

Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Bogor dan Keputusan Bupati Bogor Nomor:700/132/Kpts/Per-UU/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) INSPEKTORAT Kabupaten Bogor Tahun 2014 merupakan payung hukum pelaksanaan kegiatan yang ada di INSPEKTORAT antara lain Pemeriksaan Berkala/Reguler, Pemeriksaan Kaji Uji Fisik, Sidak Disiplin Kehadiran Pegawai, Fasilitasi LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, Review Laporan Keuangan, Penanganan Kasus/Pengaduan Masyarakat, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Reviu Laporan Keuangan, Pemeriksaan PBB P2, Pemeriksaan Dana BOS, Pemeriksaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), Pemeriksaan Bantuan DKI Jakarta serta kegiatan pemeriksaan lainnya. Uraian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh INSPEKTORAT Kabupaten Bogor tersebut antara lain:

 Pemeriksaan Reguler / Berkala

IMG-20140317-WA0000

Entry Briefing Pemeriksaan Berkala Pada Kecamatan Parung

e-IMG-20140317-WA0002

Kegiatan Pemeriksaan Berkala Kecamatan Parung

Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan minimal satu tahun sekali terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara membandingkan antara peraturan / rencana / program dengan kondisi dan kenyataan yang ada.Selama kurun waktu Januari s.d Desember 2014, INSPEKTORAT telah melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap 40 Kecamatan, 120 Desa serta 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

 Pemeriksaan Kaji Uji Fisik

e-jembatan cimatuk_1

Pemeriksaan Kaji Uji Fisik Pembangunan Jembatan Cimatuk Kecamatan Cigudeg

Pemeriksaan Kaji Uji terhadap kegiatan fisik merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen, standar harga, dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.Pemeriksaan Kaji Uji dilakukan khusus pada kegiatan pembangunan jembatan, jalan, irigasi, dan gedung. Dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2014, INSPEKTORAT telah melaksanakan pemeriksaan fisik yang terhadap 268 kegiatan fisik yang terbagi dalam 3 (tiga) putaran / periode pemeriksaan. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 29 Januari 2014, putaran kedua pada tanggal 8 s.d 15 Agustus 2014, dan putaran ketiga pada tanggal 24 November s.d 4 Desember 2014, dengan rincian objek pemeriksaan kaji uji fisik sebagai berikut:

No

OPD

Jumlah Lokasi Pemeriksaan Kaji Uji

1

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1 Kegiatan

2

Badan Lingkungan Hidup

1 Kegiatan

3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1 Kegiatan

4

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

3 Kegiatan

5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2 Kegiatan

6

BKP5K

6 Kegiatan

7

Dinas Bina Marga dan Pengairan

51 Kegiatan

8

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

16 Kegiatan

9

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

13 Kegiatan

10

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 Kegiatan

11

Dinas Kesehatan

46 Kegiatan

13

Dinas Komunikasi dan Informasi

2 Kegiatan

14

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

2 Kegiatan

15

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 Kegiatan

16

Dinas Pemuda dan Olahraga

6 Kegiatan

17

Dinas Pendidikan

42 Kegiatan

18

Dinas Pertanian dan Kehutanan

35 Kegiatan

19

Dinas Peternakan dan Perikanan

3 Kegiatan

20

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 Kegiatan

21

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

20 Kegiatan

22

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

5 Kegiatan

23

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

1 Kegiatan

24

Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi

5 Kegiatan

25

Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong

3 Kegiatan

26

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi

1 Kegiatan

Total

268 Kegiatan

 

Sidak Disiplin Kehadiran

Kegiatan sidak dilakukan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan aparat dari aspek kehadiran maupun capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sidak kehadiran yang dilakukan oleh INSPEKTORAT selama tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 13 Januari 2014, 16 Mei 2014, 26 Mei 2014, 28 Mei 2014, 30 Mei 2014, 25 Juli 2014 dan 4 Agustus 2014.

 

Fasilitasi LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masa akhir Kepala Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan kepada Kepala Desa yang akan mengakhiri masa jabatannya agar di dalam membuat LPPD dan LKPJ sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu tujuan diadakannya kegiatan fasilitasi ini adalah memberikan pembinaan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya untuk mengamankan aset pemerintah daerah yang ada di desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 21 Februari 2014 pada 42 desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepada Desa yang tersebar di 23 Kecamatan.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan  tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan internal (INSPEKTORAT Kabupaten Bogor) maupun pemeriksaan eksternal (INSPEKTORAT Provinsi, BPKP, BPK). Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka dapat dilihat komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja SKPD. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu 60 hari kerja setelah LHP  diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan  penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan  sebelum batas waktu yang ditentukan.

 

Reviu Laporan Keuangan

Reviu laporan keuangan ditujukan untuk :

  • Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum.
  • Memberikan pernyataan tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  • Melaporkan hasil Reviu dengan data yang memadai dan memberikan masukan kepada pimpinan dan bagian terkait agar dapat dilakukan perbaikan.

 

Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)

Guna mendorong pendapatan daerah dari sektor pajak, INSPEKTORAT telah melaksanakan pemeriksaan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di wilayah Kabupaten Bogor. Melelaui kegiatan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mendongkrak potensi pajak daerah, khususnya sektor PBB P2 yang merupakan salah satu pajak dengan nilai potensi tinggi bagi pendapatan daerah. Pemeriksaan pajak dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 18 November 2014 dengan didampingi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai dinas teknis yang melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberi kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

e-IMG_20141218_105053

Entry Briefing Pemeriksaan Dana BOS di Wilayah Kecamatan Tenjo

Pada tahun 2014, INSPEKTORAT Kabupaten Bogor melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 40 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan Pemeriksaan Dana BOS dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 19 Desember 2014. Pemeriksaan BOS dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Bogor telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus pemeriksaan dana BOS meliputi penetapan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana BOS yang dilaksanakan pada Triwulan I s.d IV Tahun Anggaran 2014.

 

Pemeriksaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)

Kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh INSPEKTORAT Kabupaten Bogor yaitu pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Sumbangan Pendidiakn (DSP) pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksakan pada tanggal 16 Oktober s.d 05 November 2014 di seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang ada di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk:

  1. Mengetahui bahwa satuan pendidikan yang telah melaksanakan PPDB Tahun Ajaran 2014/2015 melakukan pemungutan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sesuai dengan ketentuan;
  2. Meyakini penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Tahun Ajaran 2014/2015 telah sesuai dengan peruntukannya; dan
  3. Meyakini pertanggungjawaban Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) telah sesuai dengan ketentuan.

 

Selain kegiatan pengawasan tersebut, INSPEKTORAT Kabupaten Bogor juga akan melakukan pembinaan salah satunya adalah kegiatan Penatausahaan Keuangan Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 31 Desember 2014 kepada Desa yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat desa mengenai penatausahaan keuangan desa terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Kalender Kegiatan

JAN
26
Bimtek Barang Jasa

Lokasi : Wisma Hijau-Cimanggis, Depok
OCT
03
Bimtek Reviu RKA

Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Bogor
SEPT
28
Workshop Implementasi SIM-HP

Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Bogor
SEPT
01
Integrity Assesment oleh KPK

Lokasi : Ruang Rapat Inspektur
SEPT
01
Monitoring Kapabilitas APIP Oleh BPKP

Yth. Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten…
Lokasi : Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat

Materi Bimtek Barang/Jasa
Surat Edaran dan Formulir LHKASN
Materi Reviu RKA
Cuti Pegawai
2017 © INSPEKTORAT